Pemerintah Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, menetapkan status siaga bencana kekeringan menyusul meluasnya wilayah yang mengalami kekurangan air bersih pada musim kemarau tahun ini. Status siaga itu dituangkan dalam Keputusan Bupati Sumenep Nomor: 100.3.3.2/185/KEP/013/2026 dan akan berlaku selama enam bulan, dengan penyesuaian mengikuti perkembangan kondisi di lapangan. Kebijakan ini dirancang sebagai payung hukum untuk mempercepat mobilisasi penanganan di tingkat kabupaten maupun desa.

Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo menjelaskan, penetapan status siaga dimaksudkan untuk memastikan kebutuhan dasar warga, terutama air bersih, dapat segera dipenuhi di desa-desa terdampak. Menurut dia, langkah ini menjadi tahap awal agar instansi terkait bisa bergerak lebih cepat ketika indikasi kekeringan muncul. Salah satu prioritas yang telah disusun adalah penyaluran air bersih ke permukiman yang kesulitan memperoleh pasokan, seiring menurunnya ketersediaan air di sejumlah titik.

Pemkab Sumenep saat ini mengintensifkan koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan berbagai organisasi perangkat daerah lain untuk menyusun langkah antisipasi di sektor kebutuhan rumah tangga maupun pertanian. Melalui koordinasi ini, pemerintah daerah menyiapkan pola respons yang lebih terukur, mulai dari pemetaan desa rawan hingga penentuan mekanisme distribusi bantuan air. Pendekatan tersebut diharapkan dapat menekan dampak sosial dan ekonomi yang muncul ketika musim kemarau mencapai puncaknya.

Di tingkat tapak, seluruh kepala desa diinstruksikan agar lebih responsif memantau kondisi wilayah masing-masing dan segera melaporkan jika tanda-tanda kekeringan mulai mengganggu pasokan air bersih maupun kegiatan pertanian. Pemerintah desa diminta tidak menunggu sampai krisis meluas sebelum menyampaikan laporan resmi ke pemerintah kabupaten. Dengan pola pelaporan dini ini, Pemkab menargetkan intervensi bisa dilaksanakan lebih cepat, mulai dari distribusi air bersih hingga penyiapan langkah lanjutan jika kekeringan berkepanjangan.

Im Land Bremen beginnt nach den Sommerferien ein Pilotprojekt, das den Arbeitsalltag von Lehrkräften grundlegend verändern könnte. An neun ausgewählten Schulen erfassen die Lehrerinnen und Lehrer künftig ihre gesamte Arbeitszeit digital – weit über die bisher dokumentierten Unterrichtsstunden hinaus. Bildungsenator Mark Rackles (SPD) spricht von einem Schritt, der Schule "perspektivisch" verändern werde. Erste Auswertungen des Testlaufs werden für Ende 2027 oder Anfang 2028 erwartet.

Hintergrund ist die gewachsene Bandbreite an Aufgaben, die im bisherigen System kaum abgebildet wird. Neben Unterricht kommen Elternarbeit, Team- und Gremienarbeit, Konferenzen, Schulentwicklungsprojekte sowie Fahrten hinzu. Lehrkräfte berichten zudem von regelmäßigem Arbeiten am Abend oder am Wochenende, etwa für Vorbereitung, Korrekturen oder digitale Kommunikation mit Eltern und Schülerinnen und Schülern. Nach Ansicht des Senats soll diese Belastung künftig sichtbar und systematisch erfasst werden.

Technisch setzt Bremen auf ein digitales Tool, auf das Lehrkräfte per Smartphone oder Rechner zugreifen können. Sie tragen Datum, Uhrzeit und Art der Tätigkeit ein – zur Auswahl stehen Kategorien wie "Unterricht", "Coaching" oder "Austausch"; auch Abwesenheiten durch Krankheit oder Urlaub werden eingepflegt. Das Projekt ist auf ein gesamtes Schuljahr angelegt. In einer Einführungsphase lernen Lehrkräfte die Anwendung kennen, anschließend analysieren Projektgruppen erste Ergebnisse und suchen insbesondere mit stark belasteten Lehrkräften das Gespräch, um gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen.

Politisch und arbeitsrechtlich geht es um mehr als ein Softwareprojekt. Nach einem Urteil des Bundesarbeitsgerichts von 2022 müssen alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer – und damit auch Lehrkräfte – ihre Arbeitszeit erfassen. Der Bremer Testlauf soll daher grundsätzliche Fragen klären: In welchem Umfang ist Wochenendarbeit zulässig? Wie wird eine Klassenfahrt bewertet? Wie lassen sich Teilzeitmodelle, Datenschutz und Gestaltungsspielräume bei der Arbeitszeit unter einen Hut bringen? Rackles betont, das Vorhaben sei nicht nur für Bremen gedacht, sondern solle Erkenntnisse für alle Bundesländer liefern.