Gerakan Srikandi Jaga Desa mengukuhkan diri sebagai kekuatan baru di tingkat akar rumput setelah pelantikan akbar jajaran pengurus nasional hingga daerah digelar di Ballroom The Djakarta Theater, Jakarta, Jumat (3/7/2026). Prosesi ini menjadi tindak lanjut Musyawarah Nasional (Munas) perdana yang berlangsung sehari sebelumnya di ibu kota. Sebagai sayap resmi Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS), Srikandi Jaga Desa dirancang sebagai wadah perempuan untuk memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi desa, sekaligus memastikan ruang hidup masyarakat tetap terlindungi dari berbagai tekanan eksternal.

Dalam acara yang dihadiri sejumlah tokoh nasional itu, Pendiri sekaligus Ketua Dewan Pembina Srikandi Jaga Desa yang juga Utusan Khusus Presiden RI, Hashim Djojohadikusumo, memberikan pengarahan kepada para pengurus. Hashim menekankan bahwa ketahanan nasional tidak hanya dibangun dari pusat, melainkan berangkat dari desa sebagai fondasi kehidupan masyarakat. Perempuan, menurutnya, memegang peran strategis dalam pengawasan, kepemimpinan, dan pembangunan desa, termasuk sebagai penjaga moral keluarga dan komunitas di tengah derasnya pengaruh destruktif terhadap generasi muda.

Agenda besar gerakan ini juga menyasar penguatan ekonomi akar rumput. Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 menunjukkan 64,5% pelaku UMKM di Indonesia adalah perempuan, atau sekitar 37 juta orang, dengan kontribusi sektor UMKM—yang didominasi perempuan—mencapai sekitar 61% terhadap Produk Domestik Bruto nasional. Srikandi Jaga Desa berupaya memfasilitasi perempuan pedesaan untuk menggerakkan usaha mikro, kecil, dan menengah berbasis potensi lokal. Praktik di lapangan menunjukkan bahwa meningkatnya kemandirian ekonomi dan keterlibatan perempuan dalam ruang kepemimpinan publik berbanding lurus dengan menguatnya ketahanan desa dari berbagai gesekan sosial.

Munas perdana Srikandi Jaga Desa di Jakarta diposisikan sebagai ruang konsolidasi gagasan mengenai ketahanan sosial dan ekonomi desa, sebelum diterjemahkan ke dalam struktur organisasi yang mengakar hingga kabupaten dan kecamatan. Di tingkat daerah, penguatan kelembagaan mulai terlihat, antara lain dengan pengukuhan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang juga dipimpin langsung oleh Hashim. Di Minahasa Utara, misalnya, Hermina Masye Dondokambey terpilih sebagai Ketua DPC Srikandi Jaga Desa bersama jajaran pengurus lain melalui proses pemilihan yang difasilitasi DPC ABPEDNAS setempat, menandai pelebaran jaringan gerakan ini dari forum nasional ke implementasi di lapangan.

Melalui kombinasi pendekatan sosial dan ekonomi tersebut, Srikandi Jaga Desa memosisikan perempuan desa bukan sekadar sebagai penjaga ketenteraman keluarga, tetapi juga sebagai aktor utama dalam menjaga kelestarian warisan komunal dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan dukungan ABPEDNAS serta kehadiran pejabat negara dan tokoh publik di Jakarta, gerakan ini diarahkan menjadi inisiatif nasional yang solid, menjembatani kepentingan pusat dan desa dalam membangun ketahanan jangka panjang di tingkat akar rumput.

Mister Spex SE hat sich auf ihrer ordentlichen Hauptversammlung eine breite Rückendeckung der Anteilseigner für den eingeschlagenen Kurs gesichert. Rund 95 Prozent der abstimmenden Aktionärinnen und Aktionäre votierten für sämtliche Vorschläge der Verwaltung, wie aus einer Mitteilung des Unternehmens hervorgeht. Die Versammlung fand virtuell statt, vertreten waren dabei rund 68 Prozent des Grundkapitals des nach eigenen Angaben zu den führenden Optikern in Deutschland zählenden Unternehmens.

Vor den Abstimmungen präsentierten CEO Tobias Krauss und CFO Benjamin von Schenck die Geschäftsentwicklung des Jahres 2025 sowie das strategische Zielbild von Mister Spex. Das Management skizzierte, wie der Optiker die Grundlagen für nachhaltiges, profitables Wachstum legen will. Im Zentrum steht eine schlankere und effizientere Organisationsstruktur, mit der das Unternehmen seine Position im Wettbewerb stärken und seine Omnichannel-Ausrichtung weiterentwickeln möchte.

Im Zuge der Hauptversammlung entlasteten die Aktionäre die im Geschäftsjahr 2025 amtierenden Mitglieder von Vorstand und Aufsichtsrat. Zudem bestellten sie die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erneut zum Abschluss- und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2026. Damit bleibt der bestehende Prüfungsrahmen unverändert, was als Signal für Kontinuität in der Finanzberichterstattung gewertet werden kann.

Auf der Personalseite kam es zu einer Neubesetzung im Aufsichtsrat: Die Hauptversammlung wählte Dr. Michael Ahrens in das Kontrollgremium. Er folgt auf Pietro Luigi Longo, dessen Amtszeit mit Ablauf der Versammlung endete. Ahrens bringt langjährige Erfahrung in den Bereichen Omnichannel-Handel, Digitalisierung und Unternehmensführung ein. Parallel dazu bestätigten die Aktionäre Nicole Srock.Stanley als Mitglied des Aufsichtsrats und unterstreichen damit den eingeschlagenen Kurs in der Besetzung des Kontrollgremiums.