Pemerintah menegaskan posisi fiskal Indonesia pada akhir 2025 masih berada di zona aman, meskipun realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun tersebut dibayangi oleh pendapatan yang meleset dari target dan tekanan defisit. Dalam Rapat Paripurna DPR ke-23 masa persidangan V tahun sidang 2025–2026, Kamis (2/7/2026), Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2025, sekaligus menyoroti peran Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagai bantalan fiskal utama.

Purbaya menjelaskan, posisi SAL pada awal 2025 tercatat sebesar Rp457,54 triliun. Sepanjang tahun berjalan, pemerintah memanfaatkan Rp93,15 triliun dari dana tersebut untuk mendukung pembiayaan APBN. Di sisi lain, pemerintah membukukan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp72,40 triliun dan melakukan sejumlah penyesuaian. Alhasil, posisi SAL per 31 Desember 2025 tercatat Rp438,26 triliun, yang dinilai masih memadai untuk berfungsi sebagai penyangga fiskal menghadapi berbagai risiko dan ketidakpastian ke depan.

Dari sisi kinerja anggaran, Purbaya mengakui banyak target APBN 2025 yang tidak terpenuhi. Realisasi pendapatan negara dan hibah hanya mencapai Rp2.765,13 triliun atau 92,01% dari target dalam APBN 2025 yang dipatok Rp3.005,12 triliun. Kelesuan terutama terjadi pada penerimaan perpajakan yang hanya terealisasi Rp2.218,17 triliun atau 89,05% dari sasaran. Pemerintah menyebut tekanan eksternal berupa fragmentasi perdagangan, eskalasi tensi geopolitik, serta penyesuaian kebijakan dalam negeri seperti perubahan PPN barang mewah dan percepatan restitusi pajak sebagai faktor yang menahan laju penerimaan.

Kendati demikian, neraca pemerintah dinilai tetap solid. Per 31 Desember 2025, total aset pemerintah tercatat sebesar Rp14.600,98 triliun, sementara total kewajiban mencapai Rp11.527,29 triliun. Dengan demikian, ekuitas pemerintah atau kekayaan bersih negara berada di level Rp3.073,69 triliun. Dari perspektif operasional, pendapatan pemerintah tercatat Rp3.006,42 triliun, sedangkan beban operasional mencapai Rp3.429,51 triliun sehingga menimbulkan tekanan defisit pada laporan operasional. Pemerintah menilai kombinasi SAL yang kuat dan neraca yang positif mencerminkan kapasitas fiskal yang masih cukup untuk menjaga stabilitas sekaligus menopang agenda pembangunan secara berkelanjutan, meski disiplin kebijakan tetap dibutuhkan untuk merespons dinamika ekonomi global dan tekanan pendapatan ke depan.

Apotheken in Deutschland erhalten deutlich mehr Handlungsspielraum: Der Bundesrat hat eine Reform der schwarz-roten Koalition passieren lassen, die die Rolle der Offizinen im Gesundheitswesen spürbar aufwertet. Ziel ist es, die wohnortnahe Versorgung zu stärken, Wartezeiten in Arztpraxen zu reduzieren und Prävention sowie Früherkennung auszubauen. Das Paket war zuvor bereits vom Bundestag beschlossen worden.

Kern der Reform ist ein erweitertes Leistungsangebot in Apotheken. Künftig sollen dort zusätzliche Vorsorge- und Früherkennungsuntersuchungen möglich sein, etwa zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes oder Angeboten rund um das Rauchen. Apotheken können damit stärker als bisher in der Prävention ansetzen und Risiken identifizieren, bevor es zu manifesten Erkrankungen kommt.

Auch im Impfbereich werden die Kompetenzen ausgeweitet. Neben den bereits etablierten Grippe- und Corona-Impfungen dürfen Apotheken künftig alle Schutzimpfungen mit sogenannten Totimpfstoffen anbieten, darunter etwa Tetanus. Ergänzend werden Blutabnahmen erlaubt, etwa um Medikamentenwirkungen zu kontrollieren. Damit rücken Apotheken näher an klassische ärztliche Tätigkeitsfelder heran, ohne diese vollständig zu ersetzen.

Besonders sensibel ist die neue Möglichkeit, in eng begrenzten Fällen verschreibungspflichtige Medikamente ohne ärztliche Verordnung abzugeben. Erlaubt ist künftig die einmalige Ausgabe der kleinsten Packungsgröße auf Selbstzahlerbasis, wenn ein Arzneimittel seit längerem eingenommen wird und die Fortführung der Therapie keinen Aufschub erlaubt. Die Regelung soll Versorgungslücken schließen, etwa wenn ein Rezept nicht rechtzeitig vorliegt, und bleibt zugleich strikt begrenzt, um Missbrauch zu vermeiden.