Pemerintah kembali menegaskan bahwa fundamental perekonomian Indonesia masih berada pada posisi yang dinilai kuat, dengan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta rasio utang tetap dalam batas aman. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, berbagai indikator makro menunjukkan tren perbaikan sehingga pemerintah memandang Indonesia tidak sedang menuju krisis. Penegasan ini disampaikan dalam sejumlah kesempatan pada awal Juli 2026, di tengah dinamika global dan pelemahan nilai tukar rupiah.

Purbaya menjelaskan, pemerintah menjaga stabilitas domestik melalui pengelolaan fiskal yang pruden, penguatan pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan efektivitas program-program prioritas nasional. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi makro merupakan akumulasi dari aktivitas di tingkat akar rumput, sehingga bauran kebijakan diarahkan untuk memberi stimulus pada sektor riil agar manfaatnya lebih langsung dirasakan masyarakat. Pemerintah juga memastikan inflasi tetap dalam kisaran terkendali, sementara pelemahan rupiah dinilai lebih dipicu sentimen pasar global ketimbang perubahan negatif pada fundamental ekonomi.

Dari sisi fiskal, Kementerian Keuangan menegaskan bahwa defisit APBN dijaga tetap di bawah 3% terhadap produk domestik bruto (PDB), sejalan dengan komitmen disiplin anggaran. Purbaya merinci, tahun lalu defisit berada di kisaran 2,81% PDB dan tahun ini diperkirakan tetap di bawah batas 3%. Rasio utang pemerintah disebut masih sekitar 40% terhadap PDB, level yang menurut pemerintah relatif aman dan pruden dibandingkan banyak negara lain. Stabilitas sistem keuangan juga dijaga melalui penguatan koordinasi di dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Purbaya menambahkan, setiap kebijakan strategis Presiden Prabowo Subianto diputuskan melalui pembahasan bersama dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan kemampuan fiskal negara. Kementerian Keuangan secara rutin menyampaikan analisis risiko fiskal serta konsekuensi anggaran sebelum keputusan diambil, dengan tujuan menjaga kesinambungan keuangan negara. Sejumlah program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih disebut terus dievaluasi agar pelaksanaannya lebih efisien, tepat sasaran, dan mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Pemerintah mengakui setiap program baru umumnya menghadapi tantangan di tahap awal, sehingga pengawasan dan penyempurnaan pelaksanaan menjadi fokus ke depan. Dengan kombinasi disiplin fiskal, dukungan terhadap kegiatan ekonomi riil, pengendalian inflasi, serta penguatan koordinasi otoritas sektor keuangan, Purbaya menilai landasan bagi prospek perekonomian Indonesia ke depan tetap solid meski tantangan global belum mereda.

Nach gut zehn Monaten Bauzeit ist die stark befahrene Bahnstrecke zwischen Hamburg und Berlin wieder vollständig in Betrieb – allerdings mit sechs Wochen Verspätung gegenüber dem ursprünglichen Zeitplan. Am frühen Morgen fuhr der erste Fernzug um 5.36 Uhr mit leichter Verspätung vom Hamburger Hauptbahnhof in Richtung Hauptstadt ab, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Bereits seit Samstagabend nutzen Güterzüge den Korridor, seit Sonntag rollen auch wieder Fern- und Regionalzüge regulär über die sanierte Verbindung.

Für Tausende Pendlerinnen und Pendler entfällt damit der belastende Ersatzverkehr mit Bussen. Während der Generalsanierung war der Fernverkehr über Stendal und Uelzen umgeleitet worden, regionale Verbindungen zwischen Hamburg und Berlin fielen monatelang aus. Schon Mitte Mai hatte die Bahn einen ersten Teilabschnitt entlastet und die durchgehende Verbindung zwischen Hamburg und Schwerin wieder aufgenommen. Nun ist die gesamte Achse zurück im Netz – die Bahn warnt jedoch vor Anlaufschwierigkeiten und empfiehlt, Fahrzeiten vorab zu prüfen.

Die Wiederinbetriebnahme verläuft holprig. Am ersten Betriebstag sammelten sich auf der frisch sanierten Strecke Verspätungen von mindestens 15 Minuten, teils deutlich darüber. Fernzüge benötigten am Sonntag in der Regel mehr als zwei Stunden und 15 Minuten zwischen den Hauptbahnhöfen, obwohl die schnellsten ICE nach Abschluss der Arbeiten eigentlich in rund einer Stunde und 47 Minuten verkehren sollen. Hintergrund ist unter anderem, dass das für Tempo 230 ausgelegte LZB-Zugsicherungssystem auf Teilen der Trasse noch nicht abgenommen ist. Auf diesen Abschnitten gilt vorerst das PZB-System mit einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 160 Stundenkilometern.

Die Bauarbeiten auf der 2025 begonnenen Generalsanierung umfassten nach Bahnangaben die Erneuerung von 165 Kilometern Gleisen und die Instandsetzung weiterer 61 Kilometer. Zudem wurden 249 Weichen eingebaut und 28 Bahnhöfe modernisiert. Der ursprünglich bis Ende April angesetzte Abschluss verzögerte sich durch einen harten Winter und gefrorenen Boden, der den Zeitpuffer aufbrauchte. Mit der jetzt abgeschlossenen Kernsanierung ist die Verbindung zwischen den beiden größten deutschen Städten infrastrukturell deutlich erneuert, ihre geplante Höchstleistung im Fahrplanbetrieb dürfte aber erst erreicht werden, wenn die technischen Zugsicherungssysteme auf der gesamten Strecke vollumfänglich verfügbar sind.