Partai Amanat Nasional (PAN) bergerak cepat menonaktifkan Bupati Langkat Syah Afandin dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Sumatera Utara, menyusul operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Langkah ini disampaikan Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga Mauladi, yang mengakui partai merasa sedih dan prihatin atas kasus pelanggaran hukum yang menjerat salah satu kadernya tersebut.

Viva Yoga menegaskan, kepemimpinan PAN di Sumatera Utara untuk sementara diambil alih langsung oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Menurutnya, kasus hukum yang menimpa Syah Afandin merupakan tanggung jawab pribadi dan bukan ‘dosa’ partai, karena justru bertentangan dengan platform dan garis perjuangan PAN dalam membangun pemerintahan yang bersih. Ia menambahkan, PAN sepenuhnya menghormati proses hukum yang sedang dilakukan KPK dan menekankan perlunya penanganan yang profesional, objektif, dan transparan.

Dalam pernyataannya, Viva juga menggarisbawahi bahwa Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan secara berulang mengingatkan para kader yang duduk di lembaga eksekutif maupun legislatif untuk menjaga integritas, patuh terhadap hukum, dan berhati-hati dalam menjalankan tugas. PAN, lanjutnya, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kasus pelanggaran hukum yang melibatkan Syah Afandin dan berjanji akan terus melakukan pembinaan watak serta karakter kader, sekaligus meningkatkan kapasitas pengetahuan mereka dalam menjalankan amanah jabatan.

Sebelumnya, KPK membawa Syah Afandin alias Ondim ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan setelah terjaring OTT. Lembaga antirasuah itu juga melakukan penangkapan terhadap sejumlah pihak lain dalam operasi di Sumatera Utara. Dengan menonaktifkan Syah Afandin dari struktur partai dan mengalihkan kendali DPW Sumut ke DPP, PAN berupaya meredam dampak politik kasus ini sekaligus menegaskan kembali komitmennya terhadap penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan yang bersih.

In Sachsen bleiben trotz anhaltend hoher Nachfrage nach qualifizierten Fachkräften mehr als 8.000 Lehrstellen unbesetzt. Besonders das Handwerk und technische Berufe stehen unter Druck, geeigneten Nachwuchs zu finden. Das sächsische Wirtschaftsministerium reagiert mit einer Offensive für Ausbildung und Qualifikation und nimmt dabei gezielt das Handwerk in den Blick.

„Eine gute Ausbildung eröffnet jungen Menschen hervorragende Perspektiven. Gerade in Zeiten von Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz bleibt klar: Viele Leistungen im Handwerk lassen sich nicht einfach automatisieren“, sagte Wirtschaftsminister Dirk Panter (SPD) der Deutschen Presse-Agentur. Künstliche Intelligenz könne weder Kabelbäume binden noch Gebäudetechnik installieren oder Industrieanlagen warten, betonte der Minister. Ziel sei es, für angehende Fachkräfte die „besten Bedingungen für Ausbildung und Aufstieg“ im Freistaat zu schaffen.

Allein im Handwerk wird in Sachsen in rund 130 Berufen ausgebildet. Der Bedarf ist groß, insbesondere in technischen und handwerklichen Bereichen. „Wer dort einsteigt, kann großartig Karriere machen“, wirbt Jörg Dittrich, Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks. Unternehmen im Freistaat melden seit Jahren einen wachsenden Bedarf an qualifizierten Kräften – zugleich bleibt ein erheblicher Teil der angebotenen Lehrstellen unbesetzt.

Politik und Handwerk wollen deshalb auch früher ansetzen und die Berufsorientierung an Schulen stärken. Dittrich berät dazu gemeinsam mit der Chemnitzer Fleischermeisterin und Bundestagsabgeordneten Nora Seitz (CDU) sowie Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU), wie Jugendliche stärker für eine berufliche Laufbahn im Handwerk gewonnen werden können. Wirtschaftsminister Panter will sich zudem vor Ort ein Bild von moderner Ausbildung und Aufstiegschancen machen – unter anderem im Zentrum für Aus- und Weiterbildung Leipzig und beim Handwerksunternehmen Elektro-Anlagenbau Rübner GmbH & Co. KG.