Pemerintah meningkatkan secara agresif perluasan konektivitas internet untuk mendukung digitalisasi pembelajaran, dengan menargetkan 16.557 satuan pendidikan terhubung jaringan pada 2026. Angka itu hampir dua kali lipat dari target 2025 yang mencapai 8.265 sekolah, sekaligus menandai babak baru transformasi pendidikan berbasis teknologi hingga ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menyebut langkah ini sebagai bagian kunci memastikan pemerataan kesempatan belajar digital bagi peserta didik dan guru di seluruh Indonesia.

Saat ini sekitar 77 persen satuan pendidikan telah memiliki akses internet, sementara 23 persen lainnya masih belum terlayani dan menjadi fokus perluasan jaringan pada periode berikutnya. Pemerintah menempatkan wilayah 3T sebagai prioritas, di tengah tantangan pasokan listrik, konektivitas, akses geografis, dan kesiapan sumber daya manusia. Di kawasan 3T, program digitalisasi pembelajaran telah menjangkau 13.838 sekolah berbagai jenjang, termasuk dukungan listrik untuk 49 sekolah, layanan internet bagi 4.316 sekolah, serta penyaluran 30.285 unit laptop dan hard disk untuk mendukung proses belajar mengajar.

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), pada 2025 digitalisasi pembelajaran telah menyentuh 288.865 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Paket dukungan mencakup Papan Interaktif Digital (PID) berikut perangkat pendukung seperti laptop dan hard disk eksternal, akses internet untuk 8.265 satuan pendidikan, dukungan listrik bagi 2.389 satuan pendidikan, serta pelatihan pemanfaatan pembelajaran digital bagi 33.156 guru dan tenaga kependidikan. Pemerintah berencana melanjutkan pengadaan PID, memperkuat pendampingan sekolah, dan mengembangkan konten pembelajaran digital pada 2026 agar perangkat yang sudah disalurkan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Di sisi platform, pemerintah tengah mengembangkan Ekosistem Rumah Pendidikan sebagai sistem terpadu layanan pendidikan digital, yang mengintegrasikan berbagai aplikasi, termasuk layanan untuk guru dan tenaga kependidikan (GTK). Pengembangan ini dijalankan sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang Percepatan Digitalisasi Pembelajaran dan Penguatan Layanan Pendidikan Berkualitas. Melalui kombinasi perluasan infrastruktur internet dan listrik dengan integrasi platform digital, pemerintah berupaya membangun fondasi jangka panjang bagi ekosistem pendidikan digital yang lebih merata dan mudah diakses di seluruh Indonesia.

Im Land Bremen beginnt nach den Sommerferien ein Pilotprojekt, das den Arbeitsalltag von Lehrkräften grundlegend verändern könnte. An neun ausgewählten Schulen erfassen die Lehrerinnen und Lehrer künftig ihre gesamte Arbeitszeit digital – weit über die bisher dokumentierten Unterrichtsstunden hinaus. Bildungsenator Mark Rackles (SPD) spricht von einem Schritt, der Schule "perspektivisch" verändern werde. Erste Auswertungen des Testlaufs werden für Ende 2027 oder Anfang 2028 erwartet.

Hintergrund ist die gewachsene Bandbreite an Aufgaben, die im bisherigen System kaum abgebildet wird. Neben Unterricht kommen Elternarbeit, Team- und Gremienarbeit, Konferenzen, Schulentwicklungsprojekte sowie Fahrten hinzu. Lehrkräfte berichten zudem von regelmäßigem Arbeiten am Abend oder am Wochenende, etwa für Vorbereitung, Korrekturen oder digitale Kommunikation mit Eltern und Schülerinnen und Schülern. Nach Ansicht des Senats soll diese Belastung künftig sichtbar und systematisch erfasst werden.

Technisch setzt Bremen auf ein digitales Tool, auf das Lehrkräfte per Smartphone oder Rechner zugreifen können. Sie tragen Datum, Uhrzeit und Art der Tätigkeit ein – zur Auswahl stehen Kategorien wie "Unterricht", "Coaching" oder "Austausch"; auch Abwesenheiten durch Krankheit oder Urlaub werden eingepflegt. Das Projekt ist auf ein gesamtes Schuljahr angelegt. In einer Einführungsphase lernen Lehrkräfte die Anwendung kennen, anschließend analysieren Projektgruppen erste Ergebnisse und suchen insbesondere mit stark belasteten Lehrkräften das Gespräch, um gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen.

Politisch und arbeitsrechtlich geht es um mehr als ein Softwareprojekt. Nach einem Urteil des Bundesarbeitsgerichts von 2022 müssen alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer – und damit auch Lehrkräfte – ihre Arbeitszeit erfassen. Der Bremer Testlauf soll daher grundsätzliche Fragen klären: In welchem Umfang ist Wochenendarbeit zulässig? Wie wird eine Klassenfahrt bewertet? Wie lassen sich Teilzeitmodelle, Datenschutz und Gestaltungsspielräume bei der Arbeitszeit unter einen Hut bringen? Rackles betont, das Vorhaben sei nicht nur für Bremen gedacht, sondern solle Erkenntnisse für alle Bundesländer liefern.